Apakah Perselingkuhan Bisa Dijadikan Sebagai Alasan dalam Mengajukan Gugatan Perceraian?

Rumah tangga yang bahagia dan kekal menjadi harapan setiap pasangan ketika mengikat janji suci atas nama pernikahan. Namun, tidak bisa dipungkiri kemungkinan-kemungkinan perkawinan itu berakhir tetap ada. Semua cara yang dianggap baik untuk menyelamatkan perkawinan, harus dan sangat pantas diupayakan oleh suami-istri agar perceraian hendaknya menjadi jalan terakhir.

Adapun, salah satu permasalahan yang sering terjadi di dalam Rumah Tangga yaitu terkait perselingkuhan. Perselingkuhan salah satu pasangan senyatanya telah merusak hakikat dari perkawinan itu sendiri. Meninjau dari sisi hukum, apakah perselingkuhan bisa menjadi alasan dalam mengajukan gugatan perceraian?

Secara hukum, terdapat alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, tidak dinyatakan secara eksplisit bahwa perselingkuhan dapat dijadikan alasan perceraian. Sekilas, alasan perselingkuhan tersebut mengarah pada alasan perzinaan.  Namun, apakah hukum menyamakan antara perselingkuhan dengan perzinaan?

Menurut R Soesilo, dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal menjelaskan, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya.

Sementara, persetubuhan menurut R. Soesilo adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan.

Sedangkan, Ahli Hukum P.A.F Lamintang mengutip pendapat ahli hukum Profesor Simon, di dalam bukunya Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar NormaNorma Kesusilaan Dan Norma-Norma Kepatutan menerangkan, untuk adanya suatu perzinahan menurut pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KIUHP) itu diperlukan Vleeslijk Gemeenschap atau diperlukan adanya suatu hubungan alat kelamin yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita.

Mengacu pada definisi zina di atas, dapat dipahami bahwa zina mengharuskan adanya persetubuhan (hubungan suami-isteri) antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya telah masih terikat perkawinan.

Di dalan suatu kasus, bisa saja salah satu pasangan mempunyai hubungan lain dengan wanita  atau pria lainnya, tetapi belum tentu mereka telah berzina (melakukan hubungan suami-isteri). Jika dapat membuktikan bahwa perselingkuhan mereka sudah sampai tahap zina, maka itu bisa dijadikan alasan perceraian. Dengan kata lain, selingkuh belum tentu berzinah.

Untuk membuktikan adanya zina, harus ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap lebih dulu. Sederhananya, Anda harus melaporkan suami anda lebih dulu ke pihak yang berwajib (Polisi) atas dugaan melakukan tindak pidana zina seperti diatur dalam pasal 284 KUHP. Jika terbukti, putusan pidana itu yang dijadikan dasar dan bukti otentik menggungat cerai suami Anda atas dasar telah melakukan zina.

Berbicara hukum, maka kita bicara soal pembuktian. Tidak bisa hanya didasarkan pada dugaan-dugaan atau asumsi-asumsi yang tidak berdasar. Sehingga apapun yang kita dalilkan harus bisa kita buktikan secara hukum. Jadi jika Anda mengatakan suami Anda telah berselingkuh, maka Anda harus mampu membuktikannya. Tidak bisa hanya berdasarkan dugaan-dugaan atau asumsi-asumsi saja.

Sehingga, kami menyarankan apabila hendak mengajukan gugatan cerai, gunakanlah alasan-alasan yang mudah diterima pembuktiannya. Tentunya, dengan didampingi oleh pengacara atau advokat,  anda  akan  mendapatkan solusi-solusi terbaik terkait permasalahan hukum keluarga anda.

Penulis: SA

Ingin mengajukan pertanyaan mengenai permasalahan hukum keluarga yang tengah Anda hadapi? Kami siap membantu Anda dengan memberikan konsultasi secara GRATIS.

Silahkan hubungi Kantor Hukum Rafa & Partners di:

Wa: 081365531099.

Website: https://rafa-law.com/

Email: info@rafa-law.com.

Kantor: Menara 165, Lantai 4, Jakarta Selatan.

 

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Translate »
Scroll to Top