Baleg: Pengawasan Bank Oleh OJK Akan Dikembalikan Lagi Kepada Bank Indonesia

“Sesuai dengan RUU ini dialihkan tetap menjadi kewenangan BI, sehingga berbunyi pada pasal 34 Ayat 1 ialah  tugas mengawasi bank yang selama ini dilaksanakan oleh OJK dialihkan kepada BI”.

Badan Legislasi (Baleg) DPR tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam Revisi UU tersebut, akan memuat rencana pengembalian kewenangan pengawasan perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Bank Indonesia (BI).

Tim Ahli Baleg mengatakan, regulator akan merevisi Pasal 34 yang tertuang dalam UU No. 23/1999  tersebut yang mengatur pengawasan perbankan berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan, kemudian akan diubah atau mengembalikan kewenangan pengawasan perbankan itu melalui Bank Indonesia.

“Sesuai dengan RUU ini dialihkan tetap menjadi kewenangan BI, sehingga berbunyi pada pasal 34 Ayat 1 ialah  tugas mengawasi bank yang selama ini dilaksanakan oleh OJK dialihkan kepada BI’,” tutur perwakilan tim Baleg dalam rapat, Senin (31/8).

Ia menuturkan, pengalihan kembali pengawasan perbankan dari OJK kepada Bank Indonesia akan dilakukan secara bertahap. Katanya, akan diberikan batas waktu pengalihan tugas dilaksanakan selambatnya pada 31 Desember 2023. Tim Ahli menyebutkan, bahwa proses pengalihan pengawasan ke BI juga harus memenuhi berbagai syarat, mencakup: infrastrukstur, anggaran personal, sistem informasi, sistem dokumentasi dan berbagai aturan pelaksanan perangkat hukum dan dilaporkan kepada DPR.

“Draf awal ini berdasarkan diskusi yang dilakukan teman-teman dan tim ahli, draf ini masih membutuhkan penyempurnaan lebih lanjut,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota DPR dari Fraksi PAN, Ali Taher mengaku kaget dengan adanya usulan terkait pengawasan perbankan yang dialihkan kepada Bank Indonesia. Menurutnya, hal itu mengingat OJK sudah susah payah dibangun kemudian harus dibubarkan.

“Saya terus terang kaget, kok OJK terbang tinggi terus langsung mati mesin ini. Jadi OJK terbang tinggi take off tiba-tiba mesin mati,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota DPR dari Fraksi PDI, Sturman Panjaitan mengatakan, dirinya juga merasa heran adanya usulan tersebut, sebab ia mengaku tidak mengetahui adanya usulan tersebut. Agar tidak salah langkah, oleh karena itu, Ia mengusulkan kepada Baleg untuk meminta masukan dari berbagai pihak seperti tokoh dan akademisi dan semua elemen yang paham mengnenai ekonomi moneter.

Di sisi lain, Anggota DPR dari Fraksi PKS, Anis Byarwati menilai, rencana pengalihan pengawasan perbankan kepada Bank Indonesia perlu dicermati kembali, dan mendengarkan berbagai masukan dari berbagai pihak termasuk pakar terkait rencana tersebut. Tak hanya itu, Ia meminta Baleg membentuk Panitia Kerja (Panja) guna membahas RUU Nomor 23 Tahun 1999.

“Ini krusial sekali, dan saya pikir bukan hal yang kecil bisa rombak banyak hal. Saya harap kita semua bisa berpikir dengan jernih. Tetapi apakah ini dibutuhkan perubahan radikal seperti ini,” pungkasnya.

 

SLTL

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Translate »
Scroll to Top