Menelisik Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang dicintai menjadi salah satu harapan bagi semua orang. Akan tetapi, bagaimana kiranya pernikahan tersebut dilaksanakan dengan pasangan yang menganut agama berbeda? Lantas, apakah menikah beda agama bisa dilakukan di Indonesia? Lalu bagaimana terkait keabsahan perkawinan tersebut?

Di Indonesia sendiri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU No. 1/1974) tidak mengatur terkait perkawinan berbeda agama. Adapun yang diatur hanya soal perkawinan campuran. Yang mana menurut UU Perkawinan, perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan.

Lebih lanjut, Pasal  2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, bahwa perkawinan  adalah  sah  apabila dilakukan berdasarkan agama  dan  kepercayaan  masing-masing.  Dari  pasal  ini,  di  lapangan sering kali dimaknai bahwa: orang Islam melaksanakan perkawinan dengan orang Islam, dengan berdasarkan  agama  Islam; orang Katolik  melaksanakan  perkawinan  dengan  orang Katolik dengan  berdasarkan agama  Katolik,  dan  seterusnya. Apabila melaksanakan pernikahan berbeda agama di Indonesia, maka dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 2 (1) UU Perkawinan di atas.

Sejarah Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Selain itu, ada tafsiran lain yang membuka celah hukum untuk dilangsungkannya perkawinan beda agama di Indonesia. Perlu diketahui, sebelum UU Perkawinan ini berlaku,  perkawinan beda agama telah dahulu  diatur  dalam  sebuah  peraturan  yang  dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda, yaitu Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 No. (Stb. 1898 No. 158) yang dikenal dengan peraturan tentang Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken/GHR).

Keadaan  hukum  perkawinan  di  Indonesia  beragam. Setiap  golongan  penduduk  berlaku  hukum  perkawinan  yang  berbeda  dengan  golongan penduduk  yang  lain.  Persoalan  ini  menimbulkan masalah  hukum  perkawinan  antar golongan, yaitu  tentang  hukum  perkawinan  manakah  yang  akan  diberlakukan  untuk  perkawinan  antara dua  orang  dari  golongan  yang  berbeda.  Dalam  rangka  memecahkan  masalah  tersebut,  maka pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 No. (Stb. 1898  No.  158)  yang  merupakan  peraturan  tentang  Perkawinan  Campuran  (Regeling  op  de Gemengde Huwelijken). Dalam GHR ini disebutkan, jika dua orang yang berbeda agama hendak melangsungkan perkawinan, Kantor Cacatan Sipil yang akan mencatat perkawinannya.

Akibat Hukum Setelah Berlakunya UU Perkawinan Terhadap Pernikahan Beda Agama

Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU No. 1/1974) dan merujuk pada Pasal 66 yang menyebutkan, bahwa ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (Burgerlijk  Wetboek),  Ordonansi  Perkawinan  Indonesia  Kristen  (Huwelijk  Ordonantie  Christen Indonesiers,  S.  1933  No.  74),  Peraturan  Perkawinan  Campur  (Regeling  op  de  Gemengde Huwelijk S. 158 tahun 1898), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Menyikapi hal tersebut, beberapa ahli hukum mengatakan pendapat yang berbeda,  bahwa  terdapat  kekosongan  hukum  tentang  perkawinan  campuran beda agama. Menurut, Purwanto S. Ganda Sybrata (dalam Melida, 1988: 79) mengatakan:

“Perkawinan  campuran  antara  agama  selama  belum  diatur  secara  langsung  dalam  UU Perkawinan  dapat  dilangsungkan  menurut  ketentuan  GHR  dengan  disesuaikan  dengan asas-asas dalam UU Perkawinan”.

Pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga ada kekosongan hukum. Mengenai sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUP. Hal ini berarti UU Perkawinan menyerahkan pada ajaran dari agama masing-masing.

Pandangan Agama di Indonesia Soal Pernikahan Beda Agama

Namun, permasalahannya apakah agama yang dianut oleh masing-masing pihak tersebut membolehkan untuk dilakukannya perkawinan beda agama. Misalnya, dalam ajaran Islam wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam (Al Baqarah [2]: 221). Selain itu, juga dalam ajaran Kristen perkawinan beda agama dilarang (II Korintus 6: 14-18).

Kemudian, dalam  agama  Hindu,  juga  terdapat  ajaran  tentang samkara sebagai  permulaan  sahnya perkawinan.  Dasar-dasar  yang  harus  diingat  adalah  bahwa  1)  wanita  dan  pria  harus  sudah dalam satu agama, sama-sama Hindu, 2) Widiwadana yaitu pemberkahan keagamaan dipimpin oleh Sulinggih atau Panindita. Dari ajaran tentang samkara tersebut, berarti perkawinan beda agama dalam ajaran Hindu juga cenderung tidak diperbolehkan. Sementara itu, dalam ajaran Buddha terdapat empat kunci pokok kebahagiaan suami istri dalam rumah tangga, yaitu 1) sama sada (memiliki keyakinan yang sama); 2) sama sila (memiliki moralitas  yang  sama);  3)  sama  caga  (sama-sama  mempunyai  kemurahan hati);  dan  4)  sama pasiya  (sama-sama  memiliki  kebijaksanaan). Dengan  demikian, ajaran  Buddha juga, menganjurkan perkawinan antara orang  yang  memiliki  keyakinan  yang  sama  (umat Buddha dengan umat Buddha).

Praktik dan Solusi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Akan tetapi, pada praktiknya memang masih dapat terjadi perkawinan beda agama di Indonesia seperti yang dilakukan oleh pasangan selebritis Jamal  Mirdad  yang  beragama  Islam  dan  Lidya Kandau  yang  beragama  Kristen  Protestan dan juga banyaknya perkawinan beda agama yang dilakukan di daerah Yogyakarta berdasarkan berbagai sumber dari lembaga riset.

Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia, Prof. Wahyono Darmabrata, menjabarkan ada empat cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan. Adapun empat cara tersebut ialah:

Pertama, meminta penetapan pengadilan.

Kedua, perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama.

Ketiga, penundukan sementara pada salah satu hukum agama.

Keempat, menikah di luar negeri.

Berikutnya, Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) No. 1400 K/Pdt/1986 menyatakan, bahwa Kantor Catatan Sipil saat itu diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Kasus ini bermula dari perkawinan yang hendak dicatatkan oleh Andi Vonny Gani P (perempuan/Islam) dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan (laki-laki/Kristen).

Dalam putusannya, MA menyatakan, bahwa dengan pengajuan pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil, maka Andi Vonny telah memilih untuk perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama Islam. Dengan demikian, Andi Vonny memilih untuk mengikuti agama Andrianus, maka Kantor Catatan Sipil harus melangsungkan dan mencatatkan perkawinan tersebut.

Dalam hal ini apabila Anda berkeinginan untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil, maka berdasarkan pada putusan MA tersebut Anda dapat memilih untuk menundukkan diri dan melangsungkan perkawinan tidak secara Islam. Kemudian, apabila permohonan pencatatan perkawinan Anda dikabulkan oleh pihak Kantor Catatan Sipil, maka perkawinan Anda adalah sah menurut hukum.

Penulis: SA

Jangan berspekulasi, silahkan konsultasikan masalah hukum keluarga anda bersama Kantor Hukum Rafa & Partners di:

Wa         : 081365531099.

Website : https://rafa-law.com/

Email      : info@rafa-law.com.

Kantor    : Menara 165, Lantai 4, Jakarta Selatan.

 

SLTL

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Translate »
Scroll to Top