Pandangan Pakar Soal Polemik Aturan Baru Klaim JHT

Pandangan Pakar Soal Polemik Aturan Baru Klaim JHT

Jakarta, Rafa-Law.com – Peran perusahaan atau pemberi kerja sangat diharapkan apabila terjadi PHK, yang mana harus memberi pesangon. Hal ini diperlukan agar pekerja yang terkena PHK dapat memiliki modal.

Terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) menuai penolakan dari kalangan para pekerja di Indonesia. Pasalnya, aturan tersebut mengatur syarat pengambilan tunjangan Jaminan Hari Tua (JHT) baru dapat dilakukan saat pekerja berusia 56 tahun.

Persyaratan usia tersebut tercantum pada Pasal 5 Permenaker 2/2022. Pasal tersebut menerangkan manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri atau resign dan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) maka baru diberikan pada saat mencapai usia 56 tahun.

Praktisi Hukum Tawarkan Solusi Memberantas Investasi Bodong untuk Bareskrim Polri

Perlu diketahui, dalam aturan sebelumya Permenaker 19/2015 dinyatakan bahwa JHT dapat diberikan pada pekerja terkena PHK tanpa menunggu usia 56 tahun. Manfaat tersebut akan diberikan setelah waktu tunggu 1 bulan terhitung sejak tanggal PHK.

Aturan tersebut sebagai tindak lanjut dari Pasal 26 Peratuan Pemerintah Nomor 46/2015 sebagaimana telah diubah dalam PP 60/2015 tentang Penyelenggaraan Program JHT.

Pengamat Hukum Ketenagakerjaan dan dosen Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) Jakarta, Umar Kasim, menjelaskan telah terdapat perubahan sebanyak 13 kali mengenai aturan JHT. “Pada PP 14/1993 memang begitu (terdapat batasan usia). Cuma PP tersebut telah 13 kali berubah. Di tengah perjalanan, JHT boleh diambil setelah PHK dan sekarang kembali lagi,” jelas Umar.

Dia menyampaikan sebelumnya pembayaran JHT kepada peserta memang dikenakan batasan usia, yaitu 55 tahun seperti yang diatur dalam PP 14/1993. Sesuai dengan fungsinya, Umar menyampaikan JHT lebih tepat diberikan saat memasuki usia tua.

Mengenai keberatan yang harus menunggu usia 56 tahun untuk menerima manfaat JHT, Umar menyampaikan peran perusahaan atau pemberi kerja harus memberi pesangon kepada para pekerja. Hal ini diperlukan agar pekerja yang terkena PHK dapat memiliki modal.

“Pesangon ini diharapkan perusahaan kasih supaya ada sangu supaya ada modal,” jelasnya.  

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan protes penolakan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2022. Permenaker ini dinilai meresahkan para pekerja di Indonesia.

KSPI mengecam keras sikap Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yang sudah mengeluarkan Permenaker 2/2022 karena sangat memberatkan bagi pekerja. Dengan aturan tersebut, maka ketika buruh yang ter-PHK berusia 30 tahun, JHT buruh tersebut baru bisa diambil setelah menunggu 26 tahun, ketika usianya sudah mencapai 56 tahun.

“Pemerintah sepertinya tidak bosan menindas kaum buruh,” kata Ketum KSPI Said Iqbal.

Namun, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari, menjelaskan latar belakang terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Dalam akun twitternya, Dita menjelaskan bahwa JHT adalah amanat UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Tujuannya agar pekerja menerima uang tunai saat sudah pensiun, cacat tetap, meninggal.

“Jadi sifatnya old saving. JHT adalah kebun jati, bukan kebun mangga. Panennya lama,” tulis Dita.

Praktisi Hukum Tawarkan Solusi Memberantas Investasi Bodong untuk Bareskrim Polri

Dita mengaku bisa memahami keluhan pekerja soal kenapa JHT tidak bisa langsung diambil setelah PHK. Namun faktanya, tulis Dita, sekarang ada program baru yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk korban PHK. “Dulu JKP gak ada. Maka wajar jika dulu teman-teman ter-PHK berharap sekali pada pencairan JHT,” lanjut Dita.

Jadi selain dapat pesangon, sambung Dita di akun twitternya, korban PHK sekarang juga dapat JKP dalam bentuk uang tunai, pelatihan gratis plus akses loker. “Employment benefit plus plus,” tulis Dita.

Lantaran sudah ada JKP plus pesangon maka JHT digeser agar manfaat BPJS bisa tersebar. “Karena ada kata “hari tua”, ya sudah dikembalikan sebagai bantalan hari tua sesuai UU SJSN 40/2004. Memang aslinya untuk itu,” terangnya.

Menurut Dita, bila tidak ada JKP pemerintah tidak akan mau menggeser situasi JHT sekarang. “Karena tahu bahwa ini membantu saat PHK. Tapi karena sudah ada JKP plus pesangon, ya dibalikin untuk hari tua,” tulis Dita.

Dita juga mengaku telah mengkonsultasikan hal ini dengan pekerja di forum Tripartit Nasional. Menurutnya, ini adalah soal kehadiran negara pada saat kekinian dan keakanan (masa depan).

“Masa tua juga penting saat tenaga kita sudah tidak kuat dan sehat seperti sekarang,” tutupnya.

Writer : Mochamad Januar Rizki | Editor : Uli Rosari Siregar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Translate »
Scroll to Top