Prosedur Private Placement Diduga Melanggar UU PT, Bosowa Corporindo Gugat OJK

“OJK telah melanggar UU Perseroan Terbatas dengan memerintahkan Bosowa untuk memberikan kuasa kepada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk selaku tim technical assictance dalam RUPSLB yang akan digelar 25 Agustus 2020”.

Rencana pelaksanaan private placement yang bakal menjadi pintu gerbang Kookmin Bank menguasai 67 persen saham PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) mendapat perlawanan dari PT Bosowa Corporindo, pemegang 23,39 persen saham BBKP. Hari ini, Senin (24/8), Bosowa Corporindo mendaftarkan gugatan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Direktur Utama Bosowa Corporindo,  Rudyantho mengatakan, OJK telah melanggar UU Perseroan Terbatas dengan memerintahkan Bosowa untuk memberikan kuasa kepada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk selaku tim technical assictance dalam RUPSLB yang akan digelar 25 Agustus 2020. Menurutnya, perintah OJK tersebut, memberikan konsekuensi BRI-lah yang akan mewakili Bosowa dalam RUPSLB tersebut.

“RUPSLB tersebut sendiri mengagendakan rencana penerbitan saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement yang akan dibeli oleh Kookmin Bank. Pemberian kuasa tersebut, menyebabkan Bosowa akan kehilangan hak suaranya sebagai pemegang saham. Hak pemegang saham melekat kepada pemegang saham itu sendiri berdasarkan UU PT. Jadi tidak bisa dipaksakan pemegang saham menyerahkan haknya kepada pihak lain,” tutur Rudyantho kepada wartawan.

Rudyantho menjelaskan, pelaksanaan RUPSLB tersebut bukanlah hal yang urgen. Sebab katanya, setelah selesainya Penawaran Umum Terbatas V (PUT V), Bank Bukopin kini telah memiliki pengendali baru, yakni Kookmin Bank.

“Tidak hanya itu, rasio kecukupan modal atau capital adequancy ratio (CAR) Bank Bukopin juga naik menjadi sekitar 14 persen. Likuiditas Bukopin saat ini sudah aman. Karena likuiditas aman, tidak ada urgensi kami memberikan kuasa tersebut. Pemegang saham bertanggung jawab atas likuiditas perusahaan.Pasca PUT V, kepemilikan saham Bukopin oleh Kookmin meningkat menjadi 33,90 persen,” ucapnya.

Ia melanjutkan, pihaknya juga mendapat perintah OJK untuk menandatangani Letter of Undertaking (LoU) dengan Kookmin Bank, yang syaratnya ditentukan oleh Kookmin Bank.

“Ini juga suatu pelanggaran hukum, karena OJK masuk ke ranah komersial. Dalam LoU tersebut, Kookmin Bank menentukan harga private placement sebesar Rp180 per saham. Harga ini menurut Rudyantho tidak berdasar. Kookmin perlahan masuk ke Bukopin dari harga Rp1.000, kemudian turun ke Rp700, turun lagi ke Rp500 dan terakhir Rp180 per saham. Kalau harga terakhir dijadikan patokan, tidak adil bagi pemegang saham. Padahal nilai buku kami Rp500 per saham,” bebernya.

Rudyantho menilai, OJK sudah tidak netral. Sebagai penutup, Ia mengatakan, pihaknya mau menguji (lewat gugatan), apakah sah atau tidak di mata hukum perintah OJK tersebut.

 

SLTL

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Translate »
Scroll to Top