Siapakah yang Paling Berhak Atas Hak Asuh Anak Pasca Perceraian?

Perceraian pada umumnya menjadi penyebab utama dalam sengketa pengasuhan anak. Tidak sedikit kasus percerian dengan cerita perseteruan yang sangat serius antara suami dan istri pasca perceraian dengan berbagai alasan yang dibuat agar ditetapkan sebagai pemenang atas pemegang hak asuh anak. Meskipun tak sedikit pula kepentingan anak yang menjadi terabaikan. Lantas jika ditelisik aspek hukumnya antara Ibu atau Bapak, siapakah diantara keduanya yang paling berhak atas hak asuh anak?

Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami dan istri yang sudah bercerai tetap wajib memelihara dan mendidik anaknya demi kebaikan anak itu sendiri. Perceraian juga tidak menggugurkan kewajiban Bapak untuk bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu.

Hak Asuh Anak di Bawah Umur Bagi Islam dan Non-Islam Menurut Hukum Jatuh Kepada Ibu

Di Indonesia, hakim di Pengadilan Agama cenderung memberikan hak asuh anak kepada ibunya, terutama bagi anak yang masih berusia di bawah umur. Bagi umat Muslim, hal ini sudah sejalan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyizatau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya.

Meski dikenal sebagai istilah Islam, mumayyiz merupakan terminologi hukum positif di Indonesia yang diartikan sebagai anak yang telah akil baligh atau sudah dapat membedakan baik dan buruk. Beberapa ulama berpendapat mumayyiz merupakan anak yang berusia mulai dari 7 tahun. Namun, ada pula ulama yang mengatakan anak yang dikatakan sebagai mumayyiz berusia 9 tahun bagi perempuan dan 12 tahun bagi laki-laki atau maksimal 15 tahun.

Sementara itu, bagi pasangan non-muslim, dasar hukumnya merujuk pada Yurisprudensi (putusan pengadilan terdahulu), sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan :“Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogiyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”.

2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan: “Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”.

Demi Kemaslahatan Anak, Ibu Kehilangan Hak Asuh Anak di Bawah Umur

Meskipun demikian, pengadilan juga berhak memberikan hak asuh anak kepada sang ayah dalam beberapa kondisi. Hakim bisa saja mengambil keputusan demikian berdasarkan pertimbangan kemaslahatan anak yang dipengaruhi beberapa hal berikut:

Pertama, persetujuan bersama.

Jika ibu dan ayah sudah membuat kesepakatan bahwa hak asuh anak akan diberikan pada pihak laki-laki setelah perceraian, maka hakim bisa mengabulkan permohonan tersebut.

Kedua, keterangan saksi.

Jika ada saksi yang memberatkan pihak ibu dalam memperoleh hak asuh anak, hakim bisa saja memberikan hak tersebut pada sang ayah.

Ketiga, Ibu tidak bertanggung jawab

Jika hakim melihat potensi ibu akan menelantarkan anaknya, bisa jadi hak asuh anak akan diberikan pada ayah.

Keempat, faktor ekonomi.

Jika ayah dinilai memiliki faktor ekonomi yang lebih baik sehingga dapat memelihara anak dengan lebih layak, maka ayah bisa mendapatkan hak asuh anak

Kelima, kedekatan dengan ayah.

Pada anak yang sudah lebih besar dan memilih untuk bersama ayah karena kedekatan, hak asuh anak bisa menjadi milik pihak laki-laki.

Keenam, lingkungan dan budaya.

Kondisi lingkungan tempat anak akan dibesarkan juga bisa menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memberi hak asuh anak kepada ayah.Itulah penjelasan mengenai pembagian hak asuh anak setelah orangtua bercerai. Semoga informasi di atas dapat membantu Anda mengetahui dasar-dasar hukum dan pertimbangan lainnya seputar hak asuh anak.

Sebagai contoh, dalam salah satu putusan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor: 354/Pdt.G/2007/PA.Bks, Majelis Hakim memutuskan hak asuh anak diberikan kepada bapak (Pemohon). Putusan tersebut diberikan dengan alasan-alasan Ibu (Termohon) dari anak-anak tersebut:

1. Tidak amanah, tidak mempunyai kemauan dalam mendidik anak-anak.

2. Tidak dapat menjaga pertumbuhan, pendidikan dan kenyamanan anak-anak.

3. Tidak mampu menjaga kemaslahatan dan kepentingan anak-anak.

Penulis: RA

Ingin mengajukan pertanyaan mengenai permasalahan hukum keluarga yang tengah Anda hadapi? Kami siap membantu Anda dengan memberikan konsultasi secara GRATIS.

Silahkan hubungi Kantor Hukum Rafa & Partners di:

Wa: 081365531099.

Website: https://rafa-law.com/

Email: info@rafa-law.com.

Kantor: Menara 165, Lantai 4, Jakarta Selatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Translate »
Scroll to Top